PALEMBANG, SL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, kembali berhasil mempertahankan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel).
Perolehan opini WTP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Andri Yogama kepada Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi bersama Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST di gedung (BPK) RI perwakilan Sumsel ini. Perolehan ini, buat Pemkab Lahat berhasil mempertahankan 10 kali berturut-turut, penghargaan terbesar atas laporan keuangan daerah.
Pj Bupati Lahat, Muhammad Farid SSTP MSi, didampingi Sekretaris Daerah, Chandra, SH, MM dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lahat, M Ghufran D SE MM mengatakan, Pemkab Lahat sangat bersyukur mampu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Sumsel yang ke 10 kali berturut-turut ini.
"Capaian ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata Pemkab Lahat bersama DPRD Lahat, untuk terus mendorong perbaikan pengelola keuangan, dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik," ujar Muhammad Farid, Jumat (3/5/2024).
Muhammad Farid menambahkan, Pemkab Lahat mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI Perwakilan Sumsel. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan BPK RI Sumsel dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti, dalam rangka terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.".
“Rekomendasi dari BPK RI, setiap tahunnya selalu kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti, dalam rangka terus memperbaiki kualitas penyajian dan pengelolaan keuangan daerah,” sampainya.
Sementara, Kepala BPKAD Lahat, M Ghufran menyebut, predikat Opini WTP yang berhasil dipertahankan ini, merupakan wujud komitmen Pemkab Lahat dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
"Ini semua berkat komitmen pimpinan, dukungan DPRD dan kerjasama seluruh OPD di Kabupaten Lahat, agar terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Lahat" ucap Ghufran.
Disisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Andri Yogama menuturkan, predikat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 yang diterima Pemkab Lahat ini, merupakan cerminan bahwa Pemkab Lahat telah menyajikan serta melaksanakan pengelolaan keuangan dengan wajar.
"Semoga kedepan Pemkab Lahat dan DPRD Lahat bisa terus menjaga sinergitas yang baik, agar laporan keuangan tetap optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat," tuturnya. (Red)
Posting Komentar