LAHAT, SL - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menyampaikan kekhawatirannya terkait netralitas Pejabat (Pj) Kepala Desa dan pejabat eselon III dan IV di Kabupaten Lahat. Menurutnya, banyak di antara mereka telah berkomitmen mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lahat.
Hal ini disampaikan Cik Ujang belum lama ini, Selasa (15/10/2024), usai menghadiri pelantikan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Lahat. Mantan Bupati Lahat ini bahkan menunjukkan bukti surat pernyataan yang mendukung salah satu Paslon kepada para wartawan.
"ASN itu seharusnya netral, tetapi kenyataannya banyak Pj Kades yang tidak netral. Bahkan, ada oknum Pj Kades yang sudah berkomitmen mendukung salah satu Paslon," kata Cik Ujang.
Lebih lanjut, Cik Ujang menduga bahwa para Pj Kades yang akan diganti sudah memiliki komitmen dengan salah satu Paslon. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya upaya intimidasi politik.
"Para Pj Kades yang akan diganti diduga kuat sudah berkomitmen dengan salah satu Paslon. Padahal, belum menjadi Bupati saja sudah ada indikasi intimidasi," tegas Cik Ujang.
Selain Pj Kades, ia juga menyebutkan adanya dugaan keterlibatan ASN yang akan dirolling dalam mendukung salah satu Paslon. Proses rolling pejabat eselon III dan IV, termasuk camat dan lurah, yang saat ini sudah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan disetujui oleh Pj Gubernur Sumsel, turut menambah kecurigaan tersebut.
"Kami menduga keras pejabat eselon III dan IV yang akan diganti sudah berkomitmen mendukung salah satu Paslon. Hal ini sangat mengkhawatirkan," tambahnya.
Dengan adanya dugaan ini, Cik Ujang berharap netralitas ASN dan para Pj Kades tetap terjaga, khususnya menjelang Pilkada Lahat yang semakin dekat.
Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (MAPPILU) PWI Lahat, Ferry Oktariza, SH menyayangkan jika dugaan tersebut memang benar adanya. Dia meminta Bawaslu Lahat harus berani bertindak tegas.
Dia mengatakan, Bawaslu dan KPU harus punya integritas yang tinggi dan mereka tidak boleh berpihak. Artinya, kita berharap juga mereka tidak melakukan tebang pilih.
"Penyelenggara Pemilu jangan pernah melihat partai dan calonnya, kalau memang ada pelanggaran wajib ditindak agar tidak menimbulkan kegaduhan," pungkasnya,Kamis (17/10/24). (Red)
Posting Komentar