PRABUMULIH, SL – Kepala MTsN Prabumulih, Drs. M. Dian Hidayatullah, M.Si., angkat bicara terkait tudingan dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat di tengah masyarakat. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang, khususnya terkait pembangunan fasilitas WC dan ruang ganti di lingkungan sekolah. (10/4/25).
Berlokasi di Jalan Angkatan 45, Kelurahan Muara Dua Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, MTsN Prabumulih beberapa waktu terakhir menjadi sorotan. Isu tersebut beredar melalui media sosial dan pemberitaan lokal yang menyebut adanya pungutan tak resmi kepada wali murid.
Dalam keterangan persnya, Dian menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas WC dan ruang ganti dilakukan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah, komite, dan wali murid. Keputusan ini diambil karena belum tersedianya sarana memadai bagi siswa, khususnya saat pergantian pakaian setelah kegiatan ekstrakurikuler.
“Awalnya, siswa tidak memiliki ruang ganti yang layak. Mereka terpaksa berganti pakaian di dalam kelas, yang tentu kurang nyaman dan tidak sopan, apalagi bagi siswa perempuan. Kondisi ini mendorong kami untuk segera mencari solusi,” ungkap Dian.
Karena keterbatasan dana operasional saat masa transisi kegiatan, pihak sekolah mengajak komite dan wali murid berdiskusi. Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan untuk urunan dana secara sukarela demi membangun fasilitas tersebut.
“Tidak ada paksaan, dan semua berdasarkan persetujuan bersama. Kami sangat terbuka dan transparan dalam hal penggunaan dana,” tambahnya.
Salah satu siswi kelas 8, Novitasari, menyambut positif keberadaan ruang ganti baru. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ia dan teman-temannya merasa tidak nyaman harus berganti pakaian di ruang kelas yang cukup terbuka.
“Sekarang lebih nyaman. Kami tidak khawatir lagi terlihat orang. WC-nya juga bersih dan jumlahnya cukup,” tuturnya.
Dukungan juga datang dari Ketua DKC Garda Prabowo, Sulaiman alias Sulek. Ia menyebut bahwa pihaknya telah menerima laporan dari sekolah mengenai pemberitaan yang berkembang.
“Dari informasi yang kami terima, semua sudah melalui kesepakatan. Ini bukan pungli. Kami mendorong agar masyarakat bisa menyaring informasi sebelum menyebarkannya,” ujar Sulaiman.
Ia juga mengimbau agar media dan masyarakat tidak mudah menghakimi sebelum mendapatkan data yang utuh dan berimbang. Menurutnya, klarifikasi kepala sekolah adalah langkah bijak untuk meredakan kegaduhan informasi.
Sulaiman menegaskan bahwa polemik ini seharusnya menjadi pelajaran bersama agar semua pihak terbuka dalam komunikasi dan transparan dalam setiap program sekolah yang melibatkan masyarakat.
Drs. M. Dian Hidayatullah juga menyatakan kesiapan pihak sekolah untuk diaudit atau diperiksa jika memang dibutuhkan, demi menjaga integritas institusi pendidikan yang dipimpinnya.
“Kami tidak ingin ada kecurigaan yang merugikan nama baik sekolah. Kami terbuka dan siap diklarifikasi kapan pun,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, pihak MTsN Prabumulih berharap agar isu yang beredar dapat diselesaikan secara bijaksana dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung.
Posting Komentar